Kondisi Ekonomi dan Politik Indonesia Pada Masa Demokrasi Demokrasi Terpimpin

A.    Kondisi Politik pada Masa Demokrasi Terpimpin

-          Pergantian kabinet dalam waktu singkat menjadikan keadaan politik menjadi tidak stabil dan membahayakan kelangsungan pemerintah RI.

-          Untuk mengatasi permasalahan, muncul gagasan melasanakan model pemerontahan Demokrasi Terpimpin dengan cara kembali kepada UUD 1945.

-          Tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit (Dekrit Presiden) yang isinya adalah dibubarkannya Konstituante, berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950, dibentuknya MPRS dan DPAS.

-          Tujuan Demokrasi Terpinpin adalah menata kembali kehidupan politik dan pemerintahan yang tidak stabil pada masa Demokrasi Liberal berdasarkan UUD 1945.

-          Namun pada pelaksanaannya terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap UUD 1945 dan pemerintah cenderung sentralisitik karena terpusat pada Presiden saja. Posisi Presiden sangat kuat dan berkuasa.

-          Bentuk-bentuk pelanggaran pada masa Demokrasi Terpimpin:

1)      Prosedur pembentukan MPRS diangkat oleh Presiden, seharusnya melalui pemilu.

2)      Prosedur pembentukan DPAS anggota ditunjuk oleh Presiden dan diketuai oleh presiden. Padahal tugas dari DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan memberi usulan kepada pemerintah.

3)      Prosedur Dewan Permusyawaratan Rakyat Gotong Royong, karena anggotanya ditunjuk presiden dan DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan. Padahal kedudukan DPR dan Presiden seimbang.

4)      Penetapan Manifesto Politik RI sebagai Garis-garis Benar Haluan Negara. Seharusnya GBHN disusun dan ditetapkan oleh MPR.

5)      Pengangkatan Presiden seumur hidup.

6)      Penyimpangan Politik Luar Negeri Bebas Aktif. Penyimpangan ini dilakukan dengan melaksanakan politik poros. Hak ini berarti Indonesia lebih memihak blok sosial-kominis, padahal Indonesia merupakan salah satu negara anggota Gerakan Nonblok. Dengan begitu politik Indonesia tidak bebas dan aktif lagi.

7)      Sistem pemerintahan pada masa Demokrasi Terpimpin memberi peluang PKI untuk memperkuat posisinya di segala bidang. Setelah posisinya kuat, PKI melakukan pemberontakan yang kita kenal dengan G30S/PKI.

-          Pada saat yang bersamaan Indonesia menghadapi situasi ekonomi yang terus memburuk yang mengakibatkan harga-harga barang kebutuhan pokok melabung tinggi.

-          Peristiwa G30S/PKI dan melambungnya harga-harga barang pokok memicu terjadinya demonstrasi dan kekacauan di berbagai tempat.

-          Untuk memulihkan keamanan, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perinah kepada Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah. (Supersemar)

-          Rencana pembentukan Federasi Malaysia menimbulkan perselisihan dengan Malaysia, yang terkenal dengan nama Konfrontasi terhadap Malaysia (1963-1964). Indonesia menganggap bahwa pembentukan Federasi Malaysia merupakan proyek Neokolonialisme (Nekolim) Inggris, yang membahayakan revolusi Indonesia.

-          Puncak Konfrontasi, Presiden Soekarno mengeluarkan Dwikora (Dwi Komando Rakyat), yang isinya:

1)      Memperkuat ketahanan revolusi Indonesia

2)      Membantu perjuangan revolusioner rakyat di Malaysia, Singapura, Sabah, dan Serawak untuk menggagalkan negara boneka Nekolim, Malaysia.

-          Pada Masa Demokrasi Terpimpin, masalah pengembalian Irian Barat kembali ditegaskan dengan perjuangan, diantaranya :

1)      Perjuangan melalui jalur diplomasi

2)      Perjuangan melalui jalur konfrontasi politik dan ekonomi

3)      Perjuangan melalui jalur konfrontasi militer

4)      Akhir perjuangan Pengembalian Irian Barat

5)      Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera)

 

Ø  Perjuangan melalui jalur Diplomasi

-          Diplomasi secara bilateral dilakukan langsung dengan pihak Belanda mulai tahun 1950 pada waktu Kabinet Natsir dan kabinet-kabinet berikutnya.

-          Diplomasi multilateral dilakukan Kabinet Ali Sasroamijoyo I di forum Konferensi Asia-Afrika dan Diplomasi internasional di forum PBB.

Ø  Perjuangan Melalui Jalur Konfrontasi Politik dan Ekonomi

-          Tanggal 13 Februari 1956, Indonesia membatalkan ikatan Uni Indonesia-Belanda.

-          Tanggal 3 Mei 1956, Indonesia membatalkan persetujuan KMB.

-          Tanggal 17 Agustus 1956, membentuk provinsi Irian Bara dengan ibukota Soasiu dan Sultan Tidore, Zainal Abidin Syah diangkat sebagai gubernurnya.

-          Pada tahun 1957 dilakukan aksi-aksi pembebasan Irian Barat di seluruh tanah air. Tanggal 18 November 1957, di Jakara diadakan rapat umum pembebasan Irian Barat.

-          Tanggal 17  Agustus 1960, Pemerintah RI secara sepihak memutuskan hubungan diplomatik dengan Pemerintah Kerajaan Belanda.

 

B.     Kondisi Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin

-          Perekonomian Indonesia masih menghadapi berbagai masalah ekonomi, seperti beban ekonomi dan keuangan yang harus di tanggung oleh Indonesia sebagaimana yang disepakati dalam KMB, defisit keuangan, serta upaya mengibah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional yang tersendat-sendat. 

-          Beban ekonomi dan keuangan sesuai kesepakatan KMB adalah berupa utang luar negeri dan utang dalam negeri.

-          Tanggungan beban ekonomi dan keuangan sesuai hasil KMB yang membuat defisit  dapat dikurangi dengan pinjaman pemerintah. Kemudian Indonesia mendapat kredit pinjaman dari  Uni Indonesia-Belanda. Selanjutnya Indonesia juga mendapatkan kredit dari Exim Bank of Washington yang sebagian digunakan untuk pembangunan prasarana ekonomi seperto proyek-proyek pengangkutan automotif, pembangunan jalan raya, telekomunikasi, kertea api, dan perhubungan udara.

-          Upaya pemerintah mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional dengan cara memberi bantuan kredit kepada pengusaha-pengusaha pribumi agar usahanya dapat berkembang maju dan perubahan struktur ekonomi akan tercapai. Namun pada kenyataanya, bantuan kredit ini tidak efektif sehingga program pemerintah tidak berhasil dan justru menjadi salah satu sumber defisit.

-          Sehingga dilakukan berbagai upaya antara lain :

a.       Gunting Syafruddin

·         Merupakan kebijakan pemotongan uang/sanering. Caranya dengan memotong semua uang yang bernilai Rp 2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya.

·         Merupakan kebijakan menteri keuangan Syafruddin Prawiranegara pada masa RIS.

·         Tindakan ini dilakukan tangga 20 Maret 1950 dan melalui tindakan ini jumlah uang yang beredar dapat dikurangi.

b.      Sistem Ekonomi Gerakan Benteng

·         Usaha pemerintah untuk mengubag struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional/pembangunan ekonomi Indonesia. Tujuannya:

·         Menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.

·         Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit.

·         Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju.

c.       Sistem ekonomi gerakan benteng

·         Di mulai pada bulan April 1950. selama 3 tahun sebanyak 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit program ini.

·         Tapi tujuan tidak tercapai dengan baik, karena disebabkan oleh:

·         Para pengusaha pribumi tidak dapat besaing dengan pengusaha non pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal.

·         Para pengusaha pribumi memiliki mentalitas yang cenderung konsumtif.

·         Para pengusaha pribumi sangat bergantung pada pemerintah.

·         Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya.

·         Para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah.

·         Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh.

d.      Nasionalisasi De Javache Bank

·         Pada akhir tahun 1951 pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi de javache bank.

·         Awalnya terdapat peraturan bahwa mengenai pemberian kredit harus dikonsultasikan pada pemeritnah Belanda, hal ini menghambat pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter.

·         Tujuan nasionalisasi De Javache Bank adalah menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor, serta melakukan penghematan.

e.       Sistem Ekonomi Ali-Baba

·         Diprakarsai oleh mentri keuangan pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo I, Mr. Iskaq Tjokroadisurjo.

·         Sistem ini merupakan bentuk kerja sama ekonomi antara pengusaha pribumi yang diidentikkan dengan Ali dan pengusaha nonpribumi (khususnya China) yang diidentikkan dengan Baba.

·         Tujuannya untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya pengusaha-pengusaha swasta nasional pribumi.

Strategi Perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan Bangsa Barat di Indonesia sebelum dan sesudah abad ke 20

Ø  PERLAWANAN SEBELUM ABAD 20

A.    Perlawanan terhadap Portugis

1.      Perlawanan rakyat Demak terhadap Portugis

-          Tahun 1513 Demak melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka dipimpin oleh Adipati Unus/Pangeran Sabrang Lor.

-          Pada masa pemerintahan Adipati Unur, Demak melakukan blokade pengiriman beras ke Malaka sehingga Portugis kekurangan makanan.

2.      Perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis

-          Tahun 1513  Aceh bersama Demak melancarkan serangan ke Malaka, tapi gagal.

-          Aceh meminta bantuan persenjataan, militer, dan ahli perang dari turki dan bantuan tersebut dipenuhi turki tahun 1567.

-          Tahun 1568 Aceh  bersama Turki menyerang Portugis di Malaka.

-          Portugis bertahan menghadapi serangan tersebut di Benteng A Famassa, dan dapat menggagalkan serangan dari Aceh.

3.      Perlawanan rakyat Ternate terhadap Portugis

-          Tahun 1533 rakyat Ternate melawan kekuasaan Portugis.

-          Sultan ternate menyerukan agar rakyat dari Irian sampai Pulau Jawa bersatu melawan Portugis, sehingga serangan ini menjadi serangan umum di Maluku terhadap Portugis, termasuk rakyat Tidore.

-          Portugis akhirnya terdesak, sehingga mendatangkan pasukan dari Malaka dibawah pimpinan Antonio Galvao. Pasukan tersebut menyerbu beberapa wilayah kerajaan Ternate.

B.     Perlawanan Diponegoro (1825-1830)

Sebab perlawanan :

-          Adanya kekecewaan dan kebencian kerabat istana terhadap tindakan Belanda yang semakin intensif mencampuri urusan keraton melalui Patih Danurejo (kaki tangan Belanda)

-          Adanya kebencian rakyat pada umumnya dan para petani khususnya akibat tekanan pajak yang sangat memberatkan.

-          Adanya kekecewaan di kalangan para bangsawan.

 

 

Ø  PERLAWANAN SETELAH ABAD 20

1.      Budi Utomo

-          Organisasi pergerakan Indonesia pertama.

-          Merupakan organisasi pelajar dengan tujuan memajukan pendidikan bagi kalangan pribumi Indonesia.

-          Didirikan pada 20 Mei 1908 oleh R.T. Notokusumo

2.      Indische Partij (IP)

-          Organisasi politik yang dibentuk oleh tiga serangkai ( Douwes Dekker/Setyabudi Danudirjo, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat/Ki Hajar Dewantara).

-          Tujuan akhirnya memerdekakan Indonesia.

3.      Muhammadiyah

-          Organisasi yang bergerak dalam bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan budaya.

-          Didirikan oleh K.H Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada 18 November 1912.

4.      Gerakan Pemuda

-          Jong Java adalah salah satu organisasi pergerakan pemuda.

-          Tujuannya untuk menyandarkan para pemuda untuk mempererat persatuan dan menambah ilmu dan meningkatkan kecintaan kepada budaya sendiri.

-          Bersifat kedaerahan.

5.      Taman Siswa

-          Didirikan oleh Suwardi Suryaningrat pada 3 Juli 1922 M.

-          Tujuan : meningkatkan derajat bangsa Melalui pendidikan.

Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan dan maknanya bagi bangsa Indonesia

A.    Latar Belakang

-          Tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Koiso mengutarakan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sehingga Jendral Kumaikichi Harada (pimpinan pemerintahan pendudukan Jepang di Jawa) pada tanggal 1 Maret 1945 menyetujui pembentukan BPUPKI.

-          Tanggal 7 Agustus 1945 Jenderal Terauchi  (Panglima tentara Jepang di Asia Tenggara) menyetujui pembentukan PPKI.

-          Tanggal 9 Agustus 1945 Jendral Terauchi memanggil Ir. Soekarno, Moh. Hatta, dan Dr. Radjiman Wedyodiningrat ke Dalat, Vietnam Selatan, dan memberitahukan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan sekitar tanggal 24 Agustus 1945. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh wilayah Hindia-Belanda.

-          Tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 kota Hiroshima dan Nagasaki di bom atom oleh Sekutu dan melumpuhkan kekuatan Jepang.

-          Tanggal 14 Agustus Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu.

-          Berita kekalahan Jepang disiarkan melalui radio Domei pada 15 Agustus 1945.

-          Sutan Syahrir adalah golongan muda pertama yang mendengar pidato penyerahan kaisar Hiroto dari radio Domei.

-          Golongan muda dipimpin Chaerul Saleh mengadakan rapat pada 15 Agustus 1945 di salah satu ruangan Lembaga Bakteriologi di Pengangsaan Timur, Jakarta untuk menyikapi kekalahan Jepang atas Sekutu, dan menghasilkan:

1)      Mendesak Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 16 Agustus 1945.

2)      Menunjuk Wikana dan Darwis menemui Soekarno-Hatta untuk menyampaikan keputusan rapat.

3)      Wikana dkk kemudian menemui Soekarno dan menyampaikan maksud dan tujuannya, namun ditolak oleh Soekarno.

-          Pemuda mengadakan pertemuan kembali di Asrama Baperpi, Jl. Cikini 71 Jakarta dan menghasilkan kesepakatan golongan muda akan membawa Soekarno-Hatta ke Rengasdengklok.

-          Tujuannya untuk menjauhkan kedua tokoh tersebut dari tekanan dan pengaruh Jepang.

-          Alasan dipilihnya Rengasdengklok :

1)      Letaknya terpencil kurang lebih 15km dari jalan raya Jakarta-Cirebon

2)      Terdapat pasukan Peta yang persenjataanya kuat.

3)      Masyarakatnya anti Jepang dan pro Proklamasi

4)      Daerahnya dapat dipantau dari berbagai penjuru

-          16 Agustus 1945 dini hari, golongan muda dipimpin Soekarni, Jusuf Kunto, dan Syodanco Singgih membawa Ir.Soekarno dan Drs. Moh Hatta ke Rengasdengklok untuk menekan mereka agar melaksanakan proklamasi. Soekarno akhirnya menyatakan kesediaanya untuk mengadakan proklamasi dan kembali ke Jakarta.

-          Para Pemuda kemudian bersedia melepasan Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta setelah mendapat jaminan dari Ahmad Soebardjo bahwa proklamasi kemerdekaan paling lambat akan dilaksanakan pada 17 Agustus 1945 pukul 12.00.

-          Pukul 23.00 WIB rombongan Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jl. Imam Bonjol no.1 Jakarta untuk menyusun teks proklamasi.

-          Penyusun naskah Proklamasi adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan Ahmad Subardjo.

-          Sukarni, Sudiro, dan B.M Diah hanya menyaksikan.

-          Tokoh lain dan para pemuda menunggu di serambi muka.

-          Tanggal 17 Agustus 1945 pukul 04.00 naskah proklamasi selesai disusun dan dibacakan oleh sukarno dan langsung disetujui oleh hadirin.

-          Sukarni mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh soekarno-hatta atas nama bangsa Indonesia.

-          Kemudian teks proklamasi tersebut di ketik oleh Sayuti Melik dan di tandatangani oleh Soekarno-Hatta. (naskah resmi/otentik)

-          Soekarni memberitahukan bahwa rakyat jakarta dan sekitarnya telah diserukan untuk berkumpul dilapangan Ikada untuk mendengarkan pembacaan naskah proklamasi,

-          Tapi Soekarno mengusulkan pembacaan teks proklamasi dilakukan di rumahnya saja, Jalan Pegangsaan Timur no.56 Jakarta agar tidak terjadi bentrok dengan pihak Jepang.

-          Usulan tersebut di setujui.

-          Pada bulan puasa hari Jum;at, tanggal 17 Agustus 1945 tepat jam 10.00 WIB, Ir. Soekarno membacakan teks proklamasi Kemerdekaan Indonesia didampingi Moh. Hatta dan tokoh pejuang kemerdekaan lainnya.

B.     Makna Proklamasi Bagi Bangsa Indonesia

1)      Merupakan titik puncak perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan.

2)      Indonesia terlepas dari belenggu penjajahan asing (baik dari pihak Belanda maupun Jepang)

3)      Lahirnya negara Indonesia.

C.     Penyebaran Berita Proklamasi

-          Setelah proklamasi kemerdekaan, Soekarno berpesan kepada pemuda pers terutama B.M Diah untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh dunia.

-          Tanggal 17 Agustus 1945 teks proklamasi dibawa Syahruddin (wartawan Domei) ke kantornya dan segera di siarkan tiga kali berturut-turut. Tapi baru dua kali disiarkan, seorang tentara Jepang masuk ruang radio dan menghentikan penyiaran berita proklamasi.

-          Akan tetapi Kepala Bagian Radio, Waidan B. Palenewen tetap menyuruh D. Wuz untuk menyiarkan setiap setengah jam sampai pukul 16.00.

-          Akibatnya, tanggal 20 Agustus 1945 pemancar radio di segel Jepang dan para pegawainya dilarang masuk.

-          Para pemuda akhirnya membuat pemancar baru bertempat di Menteng 31, dengan kode DJK I.

-          Selain melalui radio, pemuda juga menyebarkan berita proklamasi dengan pers dan surat selebaran.

-          Proses terbentuknya Negara dan Pemerintah Republik Indonesia

-          Kegiatan pembentukan lembaga pemerintahan dan kenegaraan, PPKI melakukan sidang-sidang berikut:

1.      Sidang Pertama PPKI (18 Agustus 1945) menghasilkan :

1)      Menetapkan dan mengesahkan UUD 1945

2)      Memilih dan menetapkan Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden

3)      Membentuk Komite Nasional Indonesia (KNI) sebagai pembantu presiden yang berfungsi sebagai DPR sebelum dilaksanakan pemilihan umum.

2.      Sidang PPKI kedua (19 Agustus 1945), menghasilkan :

1)      Menetapkan 12 kementerian dalam lingkungan pemerintahan, yaitu kementerian dalam negeri, luar negeri, kehakiman, keuangan, kemakmuran, kesehatan, pengajaran, sosial, pertahanan, penerangan, perhubungan dan pekerjaan umum.

2)      Membagi daerah RI dalam 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan / Borneo.

3.      Sidang PPKI ketiga (22 Agustus 1945), yang menghasilkan :

1)      Membetuk Komite Nasional

2)      Partai Nasional Indonesia

3)      Badan Keamanan Rakyat

-          Dalam sidang ketiga, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang bertugas sebagai penjaga keamanan dan ketertiban daerah.

-          BKR Pusat dipimpin oleh Kaprawi (ketua), Sutalaksana, dan Hendraningrat (Wakil)

-          5 Oktober 1945 dikeluarkan maklumat pemerintah untuk dibentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dipimpin oleh Jendral Soedirman.

-          Dalam perkembangan tanggal 25 Januari 1946 TKR diubah menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia), tanggal 3 Juni 1947 diganti menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia)

D.    Perkembangan Kehidupan Politik

-          23 Agustus 1945 dibentuk KNIP, PNI, dan BKR.

-          3 November 1945 pemerintah mengeluarkan Maklumat Pemerintah No. X tentang pembentukan partai politik, diantaranya:

-          Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) : Dr. Soekirman Wiryosanjojo

-          Partai Komunis Indonesia (PKI) : Mr. Muh. Yusuf

-          Partai Buruh Indonesia (PBI) : Nyono

-          Partai Sosialis Indonesia (PSI) : Mr. Amir Syarifuddin

-          Partai Katolik Republik Indonesia (I.J. Kasimo)

-          Partai Nasional Indonesia (PNI) Sidik Djojosukarto