A. Kondisi
Politik pada Masa Demokrasi Terpimpin
-
Pergantian kabinet dalam waktu singkat
menjadikan keadaan politik menjadi tidak stabil dan membahayakan kelangsungan
pemerintah RI.
-
Untuk mengatasi permasalahan, muncul
gagasan melasanakan model pemerontahan Demokrasi Terpimpin dengan cara kembali
kepada UUD 1945.
-
Tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno
mengeluarkan dekrit (Dekrit Presiden) yang isinya adalah dibubarkannya
Konstituante, berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950,
dibentuknya MPRS dan DPAS.
-
Tujuan Demokrasi Terpinpin adalah menata
kembali kehidupan politik dan pemerintahan yang tidak stabil pada masa
Demokrasi Liberal berdasarkan UUD 1945.
-
Namun pada pelaksanaannya terjadi
pelanggaran-pelanggaran terhadap UUD 1945 dan pemerintah cenderung
sentralisitik karena terpusat pada Presiden saja. Posisi Presiden sangat kuat
dan berkuasa.
-
Bentuk-bentuk pelanggaran pada masa
Demokrasi Terpimpin:
1) Prosedur
pembentukan MPRS diangkat oleh Presiden, seharusnya melalui pemilu.
2) Prosedur
pembentukan DPAS anggota ditunjuk oleh Presiden dan diketuai oleh presiden.
Padahal tugas dari DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan
memberi usulan kepada pemerintah.
3) Prosedur
Dewan Permusyawaratan Rakyat Gotong Royong, karena anggotanya ditunjuk presiden
dan DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan. Padahal kedudukan DPR dan Presiden
seimbang.
4) Penetapan
Manifesto Politik RI sebagai Garis-garis Benar Haluan Negara. Seharusnya GBHN
disusun dan ditetapkan oleh MPR.
5) Pengangkatan
Presiden seumur hidup.
6) Penyimpangan
Politik Luar Negeri Bebas Aktif. Penyimpangan ini dilakukan dengan melaksanakan
politik poros. Hak ini berarti Indonesia lebih memihak blok sosial-kominis,
padahal Indonesia merupakan salah satu negara anggota Gerakan Nonblok. Dengan
begitu politik Indonesia tidak bebas dan aktif lagi.
7) Sistem
pemerintahan pada masa Demokrasi Terpimpin memberi peluang PKI untuk memperkuat
posisinya di segala bidang. Setelah posisinya kuat, PKI melakukan pemberontakan
yang kita kenal dengan G30S/PKI.
-
Pada saat yang bersamaan Indonesia
menghadapi situasi ekonomi yang terus memburuk yang mengakibatkan harga-harga
barang kebutuhan pokok melabung tinggi.
-
Peristiwa G30S/PKI dan melambungnya
harga-harga barang pokok memicu terjadinya demonstrasi dan kekacauan di berbagai
tempat.
-
Untuk memulihkan keamanan, Presiden
Soekarno mengeluarkan surat perinah kepada Letjen Soeharto untuk mengambil
segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka memulihkan keamanan dan
kewibawaan pemerintah. (Supersemar)
-
Rencana pembentukan Federasi Malaysia
menimbulkan perselisihan dengan Malaysia, yang terkenal dengan nama Konfrontasi
terhadap Malaysia (1963-1964). Indonesia menganggap bahwa pembentukan Federasi
Malaysia merupakan proyek Neokolonialisme (Nekolim) Inggris, yang membahayakan
revolusi Indonesia.
-
Puncak Konfrontasi, Presiden Soekarno
mengeluarkan Dwikora (Dwi Komando Rakyat), yang isinya:
1) Memperkuat
ketahanan revolusi Indonesia
2) Membantu
perjuangan revolusioner rakyat di Malaysia, Singapura, Sabah, dan Serawak untuk
menggagalkan negara boneka Nekolim, Malaysia.
-
Pada Masa Demokrasi Terpimpin, masalah
pengembalian Irian Barat kembali ditegaskan dengan perjuangan, diantaranya :
1) Perjuangan
melalui jalur diplomasi
2) Perjuangan
melalui jalur konfrontasi politik dan ekonomi
3) Perjuangan
melalui jalur konfrontasi militer
4) Akhir
perjuangan Pengembalian Irian Barat
5) Penentuan
Pendapat Rakyat (Pepera)
Ø Perjuangan melalui jalur Diplomasi
-
Diplomasi secara bilateral dilakukan
langsung dengan pihak Belanda mulai tahun 1950 pada waktu Kabinet Natsir dan
kabinet-kabinet berikutnya.
-
Diplomasi multilateral dilakukan Kabinet
Ali Sasroamijoyo I di forum Konferensi Asia-Afrika dan Diplomasi internasional
di forum PBB.
Ø Perjuangan Melalui Jalur
Konfrontasi Politik dan Ekonomi
-
Tanggal 13 Februari 1956, Indonesia
membatalkan ikatan Uni Indonesia-Belanda.
-
Tanggal 3 Mei 1956, Indonesia
membatalkan persetujuan KMB.
-
Tanggal 17 Agustus 1956, membentuk
provinsi Irian Bara dengan ibukota Soasiu dan Sultan Tidore, Zainal Abidin Syah
diangkat sebagai gubernurnya.
-
Pada tahun 1957 dilakukan aksi-aksi
pembebasan Irian Barat di seluruh tanah air. Tanggal 18 November 1957, di
Jakara diadakan rapat umum pembebasan Irian Barat.
-
Tanggal 17 Agustus 1960, Pemerintah RI secara sepihak
memutuskan hubungan diplomatik dengan Pemerintah Kerajaan Belanda.
B. Kondisi
Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin
-
Perekonomian Indonesia masih menghadapi
berbagai masalah ekonomi, seperti beban ekonomi dan keuangan yang harus di
tanggung oleh Indonesia sebagaimana yang disepakati dalam KMB, defisit
keuangan, serta upaya mengibah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi
nasional yang tersendat-sendat.
-
Beban ekonomi dan keuangan sesuai
kesepakatan KMB adalah berupa utang luar negeri dan utang dalam negeri.
-
Tanggungan beban ekonomi dan keuangan
sesuai hasil KMB yang membuat defisit
dapat dikurangi dengan pinjaman pemerintah. Kemudian Indonesia mendapat
kredit pinjaman dari Uni
Indonesia-Belanda. Selanjutnya Indonesia juga mendapatkan kredit dari Exim Bank
of Washington yang sebagian digunakan untuk pembangunan prasarana ekonomi
seperto proyek-proyek pengangkutan automotif, pembangunan jalan raya,
telekomunikasi, kertea api, dan perhubungan udara.
-
Upaya pemerintah mengubah ekonomi
kolonial menjadi ekonomi nasional dengan cara memberi bantuan kredit kepada
pengusaha-pengusaha pribumi agar usahanya dapat berkembang maju dan perubahan
struktur ekonomi akan tercapai. Namun pada kenyataanya, bantuan kredit ini
tidak efektif sehingga program pemerintah tidak berhasil dan justru menjadi
salah satu sumber defisit.
-
Sehingga dilakukan berbagai upaya antara
lain :
a. Gunting
Syafruddin
·
Merupakan kebijakan pemotongan
uang/sanering. Caranya dengan memotong semua uang yang bernilai Rp 2,50 ke atas
hingga nilainya tinggal setengahnya.
·
Merupakan kebijakan menteri keuangan
Syafruddin Prawiranegara pada masa RIS.
·
Tindakan ini dilakukan tangga 20 Maret
1950 dan melalui tindakan ini jumlah uang yang beredar dapat dikurangi.
b. Sistem
Ekonomi Gerakan Benteng
·
Usaha pemerintah untuk mengubag struktur
ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional/pembangunan ekonomi Indonesia.
Tujuannya:
·
Menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan
bangsa Indonesia. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah diberi
kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.
·
Para pengusaha Indonesia yang bermodal
lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit.
·
Para pengusaha pribumi diharapkan secara
bertahap akan berkembang menjadi maju.
c. Sistem
ekonomi gerakan benteng
·
Di mulai pada bulan April 1950. selama 3
tahun sebanyak 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit program
ini.
·
Tapi tujuan tidak tercapai dengan baik,
karena disebabkan oleh:
·
Para pengusaha pribumi tidak dapat
besaing dengan pengusaha non pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal.
·
Para pengusaha pribumi memiliki mentalitas
yang cenderung konsumtif.
·
Para pengusaha pribumi sangat bergantung
pada pemerintah.
·
Para pengusaha kurang mandiri untuk
mengembangkan usahanya.
·
Para pengusaha ingin cepat mendapatkan
keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah.
·
Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan
dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh.
d. Nasionalisasi
De Javache Bank
·
Pada akhir tahun 1951 pemerintah
Indonesia melakukan nasionalisasi de javache bank.
·
Awalnya terdapat peraturan bahwa
mengenai pemberian kredit harus dikonsultasikan pada pemeritnah Belanda, hal
ini menghambat pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter.
·
Tujuan nasionalisasi De Javache Bank
adalah menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor, serta melakukan
penghematan.
e. Sistem
Ekonomi Ali-Baba
·
Diprakarsai oleh mentri keuangan
pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo I, Mr. Iskaq Tjokroadisurjo.
·
Sistem ini merupakan bentuk kerja sama
ekonomi antara pengusaha pribumi yang diidentikkan dengan Ali dan pengusaha
nonpribumi (khususnya China) yang diidentikkan dengan Baba.
·
Tujuannya untuk mendorong tumbuh dan
berkembangnya pengusaha-pengusaha swasta nasional pribumi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar